Sertifikasi Halal Masuk Kebijakan Non-Tarif

halalRIFAN FINANCINDO – Kalangan ekonom menilai, penerapan label halal sebagai salah satu kebijakan non tarif (non-tariff measures/NTMs) baru dapat terlaksana setelah 2019 sejalan dengan pemberlakuan sertifikasi halal.

NTMs dapat diartikan sebagai kumpulan kebijakan selain pajak yang dapat berdampak pada suatu perdagangan. Umumnya, kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari produk impor.

Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan, penerapan label halal masih dipandang sebagai stigma keagamaan dan menjadi isu sensitif di dalam negeri. Padahal, beberapa negara tetangga telah menerapkan label halal.

“Malaysia, Thailand, Jepang, dan Korea, kemudian banyak negara lain yang fokus sama label halal,” kata Faisal, Rabu (20/12).

Menurut dia, beberapa negara yang menerapkan label halal tersebut tidak lagi berpikir tentang stigma agama, melainkan bisnis semata. Dengan label halal ini, tak hanya bisnis dalam negerinya yang untung, tetapi juga ekspansi industri dari negara tersebut.

“Secara global, permintaan produk halal tinggi, kalau Indonesia tidak cepat repons, maka akan selalu tertinggal,” terang Faisal.

Kini, Faisal menilai, Malaysia dapat dikatakan menjadi negara dengan bisnis halal terbesar di dunia. Label halal ini juga bisa sebagai alat untuk melindungi konsumen dari produk abu-abu, di mana tidak memiliki kejelasan mengenai halal atau tidaknya.

Namun demikian, keberadaan label halal tidak serta merta membuat seluruh produk diwajibkan halal. Kebijakan hanya berfungsi untuk memperjelas sebuah produk terkait status halalnya. “Jadi, hanya untuk menghindari produk yang tidak jelas,” imbuh dia.

Ia menyarankan, tarif biaya dalam permintaan label halal ini dibedakan antara industri besar dan industri kecil. Sehingga, nantinya tidak memberatkan bagi pengusaha kecil.  “Seperti di Malaysia itu ada insentifnya,” katanya.

Secara terpisah, ekonom dari Universitas Padjadjaran Ina Primiana Syinar mengatakan, industri dalam negeri akan untung besar jika kebijakan label halal untuk semua produk diberlakukan. Namun, penerapan sertifikasi halal untuk NTMs disarankan tidak dilakukan secara sekaligus untuk melindungi industri kecil. Terlebih lagi, label halal ini akan menyangkut berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). “Jadi, tidak bisa langsung tembak pasang halal,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Ketahanan Industri Kementerian Perindustrian Dody Widodo menerangkan, label halal masih butuh pengkajian di Indonesia. Artinya, tidak bisa seenaknya langsung memasukkan kebijakan label halal di dalam NTMs. “Halal itu cukup bagus, tapi masih harus dilihat implementasinya di Indonesia,” pungkasnya. ( cnnindonsia.com )