Nasib Pesawat Indonesia

ebb9cd8f-b147-4c72-9428-9c0fa9971db3_169RIFAN FINANCINDO – Dua puluh lima tahun silam menjadi hari yang bersejarah bagi dunia penerbangan Indonesia. Kala itu, pesawat N250 buatan dalam negeri berhasil melakukan penerbangan pertamanya di langit nusantara.

Pesawat N250 merupakan karya Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang dibangun oleh PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (sekarang PT Dirgantara Indonesia). Kode N pada pesawat yang dinamakan Gatotkoco itu menandakan bahwa desain, produksi, dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia.

Sayangnya, kesuksesan itu tak membuat N250 menjadi pesawat komersil. Pesawat itu harus rela berdiam di dalam hanggar hingga saat ini karena tak kunjung memiliki izin terbang.

Serupa dengan N250. pesawat jet N2130 juga hanya sebatas menjadi prototipe. Padahal, pesawat itu digadang-gadang menjadi pesaing pesawat komersil buatan Airbus dan Boeing jika berhasil diciptakan.

Sedangkan pesawat asli buatan dalam negeri lain yang belum jelas nasibnya adalah pesawat N219. Sejak berhasil melakukan penerbangan perdana pada 2017, pesawat rancangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan PT DI itu seolah bakal bernasib sama seperti N250 dan N2130.

Terakhir, N245 dan R80 warisan Habibie dicoret dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh rezim Joko Widodo. Kedua pesawat itu digantikan oleh proyek pengembangan drone.

Pengamat penerbangan Alvin Lee enggan memprediksi kapan Indonesia berhasil menciptakan pesawat terbang kode N. Sebab, dia melihat pemerintah belum memiliki komitmen  untuk membangun industri penerbangan secara mandiri.

“Sejauh ini saya melihat komitmen pemerintah baru sebatas ucapan, ucapan mendukung dan sebagainya,” ujar Alvin kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (15/4).

Alvin menuturkan pemerintah Indonesia belum memiliki komitmen utama dalam membangun industri penerbangan, yakni pendanaan hingga kemudahan regulasi. Dia mengatakan kedua hal itu merupakan hambatan utama bagi industri di dalam negeri menciptakan pesawat tanpa campur tangan negara lain.

Selain itu, Alvin menyebut masa depan industri penerbangan di dalam negeri untuk menciptakan pesawat juga menyedihkan. Dia berkata PT DI yang memiliki kompetensi di bidang pesawat terbang tampak ‘hidup segan, mati tak mau’.

“Pak Ilham Habibie (anak BJ Habibie) juga membangun sesuatu yang baru juga tidak ada dukungan. Hanya sebatas dukungan ucapan, bahkan sekarang sudah keluar dari proyek strategis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ilham berkata membangun sebuah pesawat terbang membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai 20 tahun. Sehingga, setiap pesawat harus dirancang dan hendak diproduksi harus berorientasi ke masa depan.

Berdasarkan dampak pandemi Covid-19, Alvin menilai kebutuhan transportasi udara mengalami perubahan. Di masa depan, pesawat berukuran kecil dan menengah lebih dibutuhkan daripada pesawat besar.

Salah satu bukti perubahan kebutuhan itu terlihat dari berhentinya produksi pesawat Boeing 747 dan Airbus 380. Sementara Boeing 777 dan Airbus 330 berkurang peminatnya.

“Khususnya untuk Indonesia ini juga kebutuhannya adalah pesawat baling-baling dan jet kecil karena untuk kebutuhan domestik. Itu pun kita harus mempertimbangkan bahwa sekarang teknologinya sudah semakin maju,” ujar Alvin.
Peluang RI Punya Pesawat Sendiri

Alvin menegaskan Indonesia sejatinya memiliki kemampuan untuk membangun pesawat secara mandiri. Dia berkata hal itu memang harus dilakukan mengingat banyak negara sudah mulai membangun industri pesawat terbang mandiri.

Dari sumber daya manusia misalnya, Alvin menyatakan tidak meragukan. Dia mengaku mengenal sejumlah insinyur Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) yang ditarik untuk pekerja di sejumlah perusahaan pembuat pesawat di luar negeri.

“Jadi secara SDM sama sekali tidak ada yang meragukan,” ujar Alvin.

Meski demikian, Alvin berharap Indonesia tidak hanya sekedar dapat membuat pesawat, tapi juga menjualnya.Tak hanya itu, Indonesia juga harus mampu menyediakan suku cadang pesawat yang dijualnya hingga puluhan tahun mendatang.

Alvin kembali mengingatkan Indonesia harus bisa membangun pesawat yang lebih canggih, murah, dan lebih mudah perawatannya agar diminati oleh konsumen. Jika tidak, dia yakin pesawat buatan dalam negeri tidak akan laku.

Lebih dari itu, Alvin menyebut Indonesia bisa menjadi produsen komponen pesawat jika tidak mampu membuat pesawat terbang. Hal itu bisa dipilih lantaran perusahaan produsen pesawat terbang saat ini sudah matang.

Selain itu, perusahaan pembuat pesawat saat ini juga tidak akan tinggal diam jika ada pemain baru yang masuk.

Asa Pesawat Habibie Usai Dicoret Jokowi

PT Regio Aviasi Industri (RAI) pengembang pesawat R80 Habibie menganggap untuk mengembangkan industri penerbangan, pesawat terbang angkut (large transport airplane) masih menjadi penggerak utama industri di Indonesia, sementara drone hanya pelengkap industri.

Hal itu merespons langkah pemerintah Jokowi lewat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan memasukkan tiga proyek pengembangan teknologi drone senilai Rp27,17 triliun dalam daftar PSN menggantikan pengembangan pesawat R80 dan N245.

Meski demikian, RAI masih berharap kedua proyek pesawat yang dialihkan ke Prioritas Riset Nasional (PRN) di bawah Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) masih diperhatikan.

Padahal menurut RAI, industri dirgantara bernilai strategis ekonomi yang sangat besar. Industri ini dinilai bisa membantu untuk mendukung visi Indonesia menjadi lima pelaku ekonomi terbesar dunia pada 2045.

Untuk menjadi lima besar ekonomi dunia perlu pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 5 persen per tahun. Hal ini bisa dilakukan jika Indonesia membangun industri berbasis teknologi dan inovasi.

Selain itu, dengan diproduksinya pesawat R80 di dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif dan manfaat strategis bagi perekonomian nasional, daripada Indonesia harus membelinya dari luar negeri.

Di sisi lain, RAI mengatakan R80 dimaksudkan untuk dapat mengisi pasar domestik dan regional menggantikan pesawat asing. Selain itu, R80 diklaim meregenerasi kemampuan teknologi bangsa yang sempat tertunda karena perombakan PTDI di tahun 2000an dan menjadi salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi.

Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, Wahyu Widodo Pandoe mengaku esawat R80 bisa saja kembali masuk sebagai PSN ketika masalah pendanaan sudah teratasi.

“Masalahnya sekarang di PSN harus ada progress dan targetnya di 2024 apa. Nah sepengetahuan saya, mungkin saya bisa salah juga, R80 ini memang kesulitan pendanaan,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Wahyu menuturkan pihaknya masih berharap R80 dikembangkan dan diproduksi oleh Indonesia untuk bersaing dengan China. Di sisi lain, Wahyu juga berkata pengembangan R80 masih sangat panjang, yakni hingga 2045.

 

Sumber : cnnindonesia