Mengulik Prospek Mengenai Ekspor CPO

CPO SawitRIFAN FINANCINDO – Pelaku usaha industri sawit Tanah Air menaruh target positif untuk kinerja ekspor komoditas ini meski sejumlah sentimen bakal memengaruhi permintaan di sejumlah destinasi utama.

Dalam proyeksi yang ditetapkan Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki), ekspor pada 2021 diharapkan naik menjadi 37,5 juta ton dibandingkan dengan realisasi pada 2020 yang hanya berjumlah 34,0 juta ton. Proyeksi volume ini bahkan lebih tinggi dari realisasi ekspor sepanjang 2019 yang berjumlah 37,38 juta ton.

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan kinerja ekspor akan sangat bergantung pada keberhasilan vaksinasi di berbagai negara. Jika vaksin berhasil menjangkau wilayah yang luas dan berhasil mengerek permintaan, terdapat peluang kinerja ekspor bakal lebih baik.

“Jika pasar segera pulih permintaan bisa lebih baik meski tidak setinggi sebelum pandemi, tetapi bisa lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu,” katanya, Kamis (4/2/2021).

Volume ekspor tercatat turun 9,04 persen dari 37,38 juta ton pada 2019 menjadi 34,0 juta ton pada 2020. Meski demikian, nilai ekspor berhasil terkerek dari US$20,22 miliar menjadi US$22,9 miliar akibat perbaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada semester kedua.

Joko menjelaskan terdapat sejumlah dinamika di dalam negeri yang bisa memengaruhi kinerja industri sawit pada tahun ini dan akan menjadi perhatian pelaku usaha. Pertama, pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan penyusunan regulasi pelaksana yang sejauh ini belum diumumkan oleh pemerintah. Dia mengharapkan implementasi dari aturan ini sejalan dengan semangat yang diusung dalam penyusunan.

“Jangan sampai implementasinya tidak sesuai semangat yang diusung yakni untuk mendorong investasi dan mempermudah usaha. Yang kami perlukan adalah kepastian hukum,” kata dia.

Poin kedua menyangkut soal keberlanjutan CPO yang tetap menjadi prioritas. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia menurut Joko akan memainkan peran dalam keberterimaan sawit sebagai produk yang berkelanjutan.

“Saya dengar informasinya draf penguatan ISPO di supply chain sudah jadi. Kami harap tahun ini sudah bisa diimplementasikan. Jadi status sustainable tidak berhenti di CPO, namun mencakup prosesnya juga, banyak menyangkut sisi hilirnya,” kata dia.

Isu mengenai keberlanjutan ini pun kembali mengemuka dalam forum Asean-EU Joint Working Group on Palm Oil. Joko mengatakan negara-negara Asean yang memproduksi minyak sawit dan negara-negara Uni Eropa sepakat untuk mengacu pada standar keberlanjutan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

“Tetapi ini tidak hanya untuk minyak sawit saja, namun untuk semua minyak nabati. Sementara untuk status ISPO, berbagai negara tetap menghormati sertifikasi masing-masing negara [Malaysia dengan MSPO], ke depannya dengan standar akan seperti apa masih belum tahu. Namun merujuk ke SDGs,” paparnya.

Isu lain yang tak kalah penting adalah soal program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang ditarget pemerintah menjangkau perkebunan sawit seluas 180.000 hektare (ha) per tahun. Dia mengatakan komitmen ini tetap perlu dikejar demi menjaga produktivitas sawit nasional.

Produksi sawit diperkirakan naik pada 2021 didukung oleh kondisi pemupukan dan cuaca sepanjang 2020 yang mendukung. Gapki memperkirakan produksi mencapai 53,93 juta ton dibandingkan realisasi pada 2020 yang hanya mencapai 51,62 juta ton.

Di samping itu, ekspor ke sejumlah destinasi utama diperkirakan menghadapi sejumlah tantangan seperti kenaikan bea masuk CPO yang ditetapkan oleh pemerintah India dan naiknya importasi kedelai oleh China.

“Ekspor ke China barangkali akan berada di kisaran 5 sampai 6 juta ton. Ketika impor kedelai naik seiring pemulihan peternakan babi di sana, crushing untuk minyak kedelai otomatis naik dan ini berpengaruh ke permintaan minyak sawit,” kata Joko.

Terlepas dari hambatan yang terjadi di dua pasar utama, Joko mengatakan pelaku usaha sejatinya telah melakukan diversifikasi pasar. Dia mencatat destinasi ekspor sawit setidaknya telah menjangkau 174 negara. Meski demikian, sekitar 80 persen serapan berasal dari sejumlah negara tujuan utama.

Sayangnya, data menunjukkan rata-rata ekspor ke negara tujuan utama mengalami penurunan, misalnya ke China yang turun 24 persen atau menurun 1,96 juta ton, Bangladesh turun 23 persen atau menurun sebesar 323.900 ton, Uni Eropa berkurang 12 persen atau menurun 712.7000 ton, Timur Tengah turun 11 persen atau setara 280.700, dan penurunan juga terjadi ke Afrika sebesar 8 persen atau berkurang 249.000 ribu ton.

“Ekspor kami sudah diverifikasi, termasuk dalam beberapa tahun terakhir. Kami perlu prioritas, saya pernah hitung ada 174 negara tujuan. Tetapi 80 persen di pasar utama. Jadi kita sebenarnya sudah diversifikasi,” kata Joko.

Sementara itu, Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyarankan para pelaku usaha sawit untuk memperdalam pasar China menyusul potensi permintaan dari India yang turun.

Sebagaimana diketahui, pemerintah India mengenakan pajak tambahan terhadap impor minyak kelapa sawit mentah CPO menyusul rencana negara tersebut untuk membangun infrastruktur pertanian domestik yang dibiayai oleh hasil pajak impor. Akibatnya, pajak impor CPO secara total mencapai 35,75 persen dari sebelumnya 30,25 persen.

“Kinerja ekspor CPO Indonesia akan tertahan dengan kebijakan ini. Dengan hambatan di India, eksportir mungkin perlu memperdalam pasar China sebagai salah satu importir terbesar komoditas tersebut,” kata Josua kepada Bisnis.com.

Josua mengatakan pendalaman pasar China menjadi opsi paling masuk akal karena kondisi perekonomian global yang masih terkontraksi. Sementara upaya peningkatan ke pasar yang lebih beragam dikhawatirkan tidak akan efektif karena belum pulih permintaannya.

“Dengan kondisi ekonomi global yang masih terkontraksi, diversifikasi ke pasar lain kurang efektif bila dibandingkan dengan pendalam pasar China,” kata dia.

 

Sumber : bisnis