0

Mengenal Pinjol Syariah

051393300_1507538335RIFAN FINANCINDO – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh memutuskan fatwa haram bagi pinjaman online (pinjol) maupun pinjaman offline yang mengandung riba. Fatwa haram itu disampaikan Asrorun dalam Forum Ijtima Ulama MUI, Kamis (11/11) lalu.

Ia menyebutkan pinjaman yang mengandung riba tetap haram hukumnya, sekalipun transaksi meminjam dilakukan atas dasar kerelaan. Pihaknya meminta kepada otoritas terkait untuk terus meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dan menindak tegas penyalahgunaan pinjol.

Di lain sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pandangan MUI yang mencap pinjol haram memang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Namun begitu, kehadiran layanan pemberian pinjaman juga hadir dalam bentuk syariah.

“Sistem keuangan kita masih menganut dual system, sehingga masih memungkinkan pinjaman online atau offline memiliki karakteristik konvensional dan berbasis syariah,” kata Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo, Jumat (12/11).

Lantas, apakah pinjol berbasis syariah bisa jadi pilihan?

Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho mengatakan pinjol syariah merupakan produk keuangan yang berbasis syariat agama Islam. Ia menilai secara operasional layanan pinjol hampir mirip dengan pinjaman konvensional, namun berbeda dalam praktek akad dan pengelolaan dananya.

“Yang membedakan di awal ada ijab kabul, ada kontrak dan akadnya dulu, nanti ada beberapa macam yang bisa dipilih. Itu yang membedakan dengan non syariah,” ungkap Andy kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/11).

Dalam sistem syariah, terdapat beberapa jenis akad yang dapat dipilih pengguna, di antaranya akad jual beli, akad simpan pinjam, akad saling membantu, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam sistem konvensional, tidak terdapat akad tersebut.

Andy mengungkapkan pinjol syariah yang sudah terdaftar di OJK seharusnya juga terdaftar di Dewan Pengawas Syariah (DPS)-MUI. Nantinya, dewan akan mengutus perwakilan untuk mengawasi operasional fintech syariah dari sisi ketaatan terhadap hukum Islam.

Namun demikian, ia mengatakan tidak ada pinjaman syariah yang benar-benar berbasis syariat agama Islam. Sebab, masih terdapat beberapa hal yang tidak mungkin dilakukan dalam urusan pinjaman di masa kini.

“Dalam syariat Islam, ketika saya dapat pinjaman dari Anda dan saya tidak bisa melunasi, Anda tidak boleh menagih kepada saya. Namun, jika itu terjadi di masa sekarang, justru akan menimbulkan masalah. Maka, dibuatlah kompromi tertentu,” imbuh dia.

Kompromi tersebut akan tetap mencari cara untuk mendekati aturan yang berlaku dalam Al Quran dan Hadis. Ambil contoh, bentuk komprominya adalah pinjol syariah tidak menerapkan praktek kekerasan dalam menagih utang, sehingga tidak merugikan baik pengguna maupun penyedia layanan.

Secara praktek, meminjam uang melalui pinjol syariah hampir sama dengan pinjol konvensional. Namun, perbedaan terletak pada akad dan proses pengembaliannya.

“Misal menggunakan akad jual beli, saya ingin pinjam Rp10 juta, namun di perjanjian antara pengguna dan pemberi layanan mengakadkan Rp10,5 juta. Kemudian, nanti akan dibagi dalam beberapa bulan untuk proses pengembaliannya,” jelas Andy.

Skema tersebut berbeda dengan pinjaman konvensional yang menetapkan pinjaman sebesar Rp10 juta, namun memiliki bunga yang harus dibayarkan. Sehingga, bunga tersebut yang kemudian disebut riba dan diharamkan oleh MUI.

Dari sisi syarat peminjaman, pinjol syariah memiliki banyak kesamaan dengan pinjol konvensional. Namun, dalam penggunaan dana pinjaman syariah peminjam tidak boleh menggunakan uang pinjaman untuk kegiatan yang dilarang dalam syariat seperti maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), riba (berbunga), dan haram.

Ia mengatakan keuntungan meminjam di pinjol syariah ialah mengkonsumsi produk keuangan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Sebab, di dalamnya tidak mengandung unsur riba dan haram.

“Kalau ada yang bilang pembiayaannya lebih mahal, ya gapapa yang penting sesuai dengan syariat. Sama saja ketika kita pergi haji jauh-jauh ke Mekkah, ya karena sesuai dengan syariat kita kesana,” katanya.

Usai penetapan pinjol haram oleh MUI, Andy menilai jumlah perusahaan pinjol berbasis syariat agama Islam ini akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Ia menambahkan produk pinjol syariah tidak jauh berbeda dengan produk layanan keuangan syariah lainnya, seperti bank syariah, asuransi syariah, sekuritas syariah, hingga asset management syariah. Sehingga praktek keuangan syariah sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat.

“Menurut saya justru jumlahnya akan naik baik dari jumlah peminjam maupun pemberi jasa. Dengan tingginya permintaan pasti penyedianya juga ikut tumbuh, apalagi kita negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia,” tuturnya.

Selain itu, Andy mengatakan pinjol akan tetap menjadi primadona masyarakat. Sebab, pinjol dapat menawarkan kemudahan akses keuangan dibandingkan perbankan dan multifinance lainnya.

Sebagai informasi, dilansir situs OJK, per Oktober 2021, jumlah fintech pinjol syariah yang terdaftar sebanyak 8 perusahaan di antaranya Investree, Ammana, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Qazwa, Papitupi Syariah, dan Ethis.

Sumber : cnnindonesia

rifan financindo

Leave a Reply