Inggris Raya Resmi Keluar dari Uni Eropa

b2a6e1c9-a1a4-4f9e-82d5-afd0eaf69029_169RIFAN FINANCINDO – Para anggota Parlemen Inggris akhirnya menyetujui perjanjian perdagangan bersejarah Brexit yang akan berlaku pada Hari Tahun Baru, 1 Januari 2021.

House of Commons (Majelis Rendah), sebagaimana yang diharapkan, memberikan suara untuk menyetujui perjanjian tersebut. Dengan demikian, Inggris akan keluar dari periode transisi Brexit, atau keluarnya negeri kerajaan itu dari Uni Eropa (UE) mulai pukul 11 malam, waktu setempat pada Kamis.

Para anggota Parlemen Inggris mendukung kesepakatan itu dengan 521 suara, unggul 73 suara sebelum batas waktu Kamis 31 Desember 2020.

Jumlah suara itu mayoritas dari 448. RUU tersebut akan dipindahkan ke House of Lords (Majelis Tinggi), yang juga diharapkan mendukungnya, sebelum menerima persetujuan kerajaan.

Sebagai catatan, Parlemen atau DPR Inggris terdiri dari dua ruang (bikameral), yakni House of Commons dan House of Lord.

House of Commons adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik, sementara House of Lord ialah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan.

House of Commons punya keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord.

CNBC International melaporkan, para oposisi dari Partai Buruh mendukung kesepakatan itu meskipun ada kekhawatiran, tetapi ada beberapa anggota parlemen yang memberontak di Partai Buruh dan Partai Konservatif yang berkuasa.

Dokumen Brexit setebal 1.246 halaman, yang rinciannya dipublikasikan di situs web pemerintah Inggris, dan negosiasi menit-menit terakhir menyisakan sedikit waktu untuk pemeriksaan yang tepat sebelum tenggat waktu.

Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon tidak setuju atas perjanjian tersebut, sementara pelaku industri perikanan Inggris juga memberikan tanggapan yang dingin.

Para pelaku usaha perikanan Inggris ini menuduh Perdana Menteri Boris Johnson hanya mengamankan “sebagian kecil dari apa yang Inggris miliki, hak untuk di bawah hukum internasional dan apa yang pemerintah katakan berkali-kali bahwa akan mengamankan [deal ini] atas nama industri perikanan Inggris.”

Sekitar 47 tahun setelah bergabung dengan Uni Eropa, Inggris secara resmi meninggalkan negara blok itu pada 31 Januari 2020.

Dengan melakukan itu, Inggris menjadi negara pertama yang meninggalkan Uni Eropa. Namun, mereka setuju untuk terus mengikuti aturan Eropa hingga akhir 2020 alias masa transisi sehingga dapat merundingkan kondisi perdagangan yang lebih bersahabat dengan 27 negara lainnya.

Pada Malam Natal, kedua belah pihak mencapai “kesepakatan tarif nol-nol kuota” untuk membantu memperlancar perdagangan barang di seluruh Selat Inggris.

Ini memberikan kelegaan bagi eksportir di kedua sisi yang akan menghadapi tarif dan biaya yang lebih tinggi jika kesepakatan tidak tercapai.

Kedua belah pihak telah terlibat dalam pembicaraan intens sejak Maret untuk menetapkan bagaimana perdagangan akan berjalan mulai Januari dan seterusnya.

Pada Senin, duta besar Uni Eropa menyetujui pengajuan sementara untuk kesepakatan tersebut setelah bekerja selama liburan Natal. Parlemen Uni Eropa akan memberikan suara pada perjanjian Januari mendatang.

Brexit atau keluarnya Inggris dari UE terjadi setelah Inggris yang saat itu dipimpin Perdana Menteri (PM), David Cameron, mengadakan referendum pada Juni 2016 lalu. Hasil referendum menunjukkan 52% warga ingin Inggris keluar dari keanggotaan di UE.

Akibat hasil tersebut, Cameron akhirnya mengundurkan diri dari orang nomor 1 di pemerintahan Inggris, digantikan oleh Theresa May, yang memulai proses “perceraian” Inggris dengan UE.

Perundingan Inggris-UE berulang kali buntu, hingga akhirnya PM May juga mengundurkan diri pada Juli 2019, dan digantikan oleh Boris Johnson.

Pada 31 Januari 2020, PM Johnson akhirnya sukses membawa melakukan “perceraian” Inggris dengan UE setelah bersama-sama selama 47 tahun.

Meski demikian Inggris masih mendapat masa transisi selama 1 tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Selama masa transisi, tidak ada perubahan signifikan dari hubungan Inggris dengan Uni Eropa di segala lini, hanya statusnya saja yang resmi “bercerai”.

 

Sumber : cnbcindonesia