Hacker Korut Curi Data Militer Korsel

korut-korselPT RIFAN FINANCINDO –  Hacker Korea Utara dilaporkan telah mencuri banyak dokumen militer dari Korea Selatan, termasuk sebuah rencana untuk membunuh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Rhee Cheol-hee, anggota parlemen Korea Selatan, adalah orang yang mengungkapkan temuan itu. Ia mengatakan informasi pencurian data rahasia oleh hacker Korea Utara  berasal dari Kementerian Pertahanan Korsel.

Dokumen rahasia tersebut mencakup rencana kontinjensi perang yang disusun oleh AS dan Korea Selatan. Demikian seperti dikutip dari BBC pada Rab (11/10/2017).

Dokumen yang dicuri itu termasuk laporan rahasia komandan senior sekutu.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan sejauh ini menolak berkomentar mengenai tuduhan tersebut.

Rencana pasukan khusus di Korea Selatan dilaporkan telah diakses secara ilegal, bersamaan dengan informasi mengenai pembangkit listrik dan fasilitas militer yang signifikan di Korsel.

Rhee adalah anggota parlemen dari partai berkuasa Korea Selatan, dan duduk di komite pertahanan parlemen. Dia mengatakan, sekitar 235 gigabyte dokumen militer telah dicuri dari Pusat Data Terpadu Pertahanan.

Menurut Ree, peretasan terjadi pada September tahun lalu.

Kabar pencurian data oleh hacker bukan hal baru bagi Korea Selatan. Pada Mei lalu, Seoul mengatakan sejumlah besar data telah dicuri dan menuding Korea Utara adalah dalang di balik serangan cyber tersebut. Meski demikian, Korsel tidak memberikan rincian tentang apa yang telah dilakukan musuh bebuyutannya itu.

Korea Utara menolak tuduhan itu.

Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan, Seoul telah mengalami serangan cyber Korut dalam beberapa tahun terakhir. Ada banyak situs dan fasilitas pemerintah diretas oleh Korut.

Negara yang terisolasi diyakini memiliki hacker terlatih khusus yang berbasis di luar negeri, termasuk di China.

Korea Utara telah menuduh Korea Selatan mengada-ada atas klaim tersebut.

Dengan tuduhan Korsel bahwa Korut telah mencuri rahasia negara, justru makin memperkeruh ketegangan di Semenanjung Korea. Juga tidak menyelesaikan masalah antara AS dan Korut yang belakangan kerap melontarkan perang retorika.

Kedua negara tersebut telah berselisih secara verbal mengenai kegiatan nuklir Koru. AS mendesak Korut menghentikan uji coba rudal, namun Pyongyang bergeming.

Korea Utara baru-baru ini mengklaim telah berhasil menguji miniatur bom hidrogen miniatur yang bisa dibawa oleh rudal jarak jauh mereka.

Dalam sebuah pidato di PBB pada September lalu, Presiden AS Donald Trump mengancam akan menghancurkan Korea Utara jika terus mengancam AS atau sekutu-sekutunya, dan mengatakan bahwa pemimpinnya “sedang dalam misi bunuh diri”.

Kim Jon-un bereaksi terhadap komentar Trump.  Kim menanggapi  Trump dengan sebuah pernyataan langka, “Saya berjanji untuk menjinakkan orang tua sakit mental dengan api”.

Belum selesai di situ,  Trump kembali berkomentar. Suami Melania itu memperingatkan, “Hanya satu hal yang akan berhasil dalam menangani Korea Utara, setelah bertahun-tahun perundingan terbukti tidak membuahkan hasil.”

Namun, Trump tidak menjelaskan lebih jauh apa maksud pernyataannya, sehingga membuat banyak pihak berasumsi AS akan tetap mengambil jalur militer untuk menaklukkan Korea Utara.

Korut: CIA Mencoba Membunuh Kim Jong-un

Sebelum tuduhan pencurian data militer dikemukakan oleh anggota parlemen Korsel, sehari sebelumnya media corong Korea Utara mengaku bahwa ada agen CIA mencoba membunuh Kim Jong-un dengan racun biokimia.

Kantor berita tersebut, yang dipandang sebagai sayap propaganda Partai Pekerja yang berkuasa di Korut, mengatakan, “Pada Mei tahun ini, sekelompok teroris kejam menyusup ke negara kita atas perintah Badan Intelijen Pusat (CIA) AS dan Dinas Intelijen boneka Korea Selatan dengan tujuan melakukan terorisme yang disponsori negara terhadap pemimpin kita dengan menggunakan bahan kimia dan biologis.”

“Si pelaku berhasil kami bekuk. Ini jelas menunjukkan sifat sejati AS sebagai pelaku utama di balik terorisme,” papar KCNA.

Media itu juga mengklaim AS “mengubah warnanya” seperti “bunglon” untuk membenarkan penggulingan pemerintah di negara lain. ( liputan6.com )