Bappenas Genjot Enam Sektor Ekonomi

bappenasRIFANFINANCINDO – Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan berfokus pada enam sektor utama pendorong pembangunan demi menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pihaknya akan berupaya menjaga stabilitas dan meningkatkan ekonomi, sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran pada 2018. Caranya, melalui peningkatan kinerja di enam sektor pemicu pembangunan.

“Salah satu strateginya adalah fokus pada enam sektor yang saat ini memberikan konstruksi terbesar pada pembangunan,” tegasnya dalam rapat pembahasan asumsi dasar Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (6/9).

Sektor utama pendorong pembangunan di antaranya, sektor perdagangan dan logistik pengiriman barang. Perbaikan kedua sektor itu bisa dilakukan melalui pembângunan infrastruktur penghubung antar wilayah seperti, menambah bandar udara, pelabuhan, jalur kereta, dan jalur darat.

Sektor lain ialah peningkatan produktivitas pertanian seperti, produksi benih yang berkualitas dan sistem irigasi yang baik. Selain itu, sektor manufaktur. Bambang mengharapkan banyak investasi ke dalam negeri dan pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa sehingga eksplorasi sumber Daya alam dan manusia merit di seluruh wilayah.

Sektor konstruksi juga diharapkan gencar melanjutkan pembangunan, meski kondisi properti sedang melesu. “Pada sektor ini juga menciptakan lapangan kerja yang cukup besar.” tuturnya.

Bambang menilai, cara-cara tersebut dapat membuka banyak lapangan kerja sehingga mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

Di samping gencarnya target pembangunan, Bambang juga menargetkan usia harapan hidup dan harapan sekolah masyarakat di Indonesia meningkat. Pemerintah menargetkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia meningkat menjadi 70.50 persen di tahun 2018.

“Hal yang tidak kalah penting tentunya investasi harus didorong.” ucapnya.

Menurut Bambang, peningkatan investasi akan mendorong munculnya lapangan kerja yang banyak. Di samping itu, pembangunan juga difokuskan pada kualitas SDM, khususnya di bidang advokasi agar memiliki kompetensi yang cukup dalam dunia kerja.

Kerek Dana Desa, Sri Mulyani Berharap Kesetaraan Antar Daerah

Menteri Keuangan Sri Mulyani berusaha mewujudkan kesetaraan (ekualitas) antar daerah di tahun 2018. Rencananya hal tersebut direalisasikan melalui dana alokasi ke daerah dalam Rencana Anggaran Pembelanjaan Nasional (RAPBN) 2018.

Dalam rapat kerja pembahasan RAPBN 2018 bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) beberapa daerah, Sri Mulyani mengatakan bahwa dana untuk desa masih sama seperti tahun ini, yakni Rp60 Triliun.

Kendati demikian, dana alokasi dasar untuk tahun 2018 akan mengalami perubahan. Sedangkan pada tahun 2018, Sri Mulyani akan mengadakan dana alokasi afirmasi untuk desa-desa tertinggal.

Dana alokasi dasar untuk tahun 2018 bagi desa-desa meningkat sebesar 9 persen dari tahun ini yang semula 40 persen menjadi 49 persen.

“Dengan demikian kita berharap rasio ketimpangan antar desa akan menurun cukup tajam,” ujarnya, Rabu (6/9).

Pemerintah ingin menurunkan rasio ketimpangan antar desa dari 0,51 menuju ke 0,49. Meski demikian, untuk menurunkan rasio ketimpangan antar desa itu tidaklah mudah, menurutnya untuk melakukan hal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Sri Mulyani mengaku rata-rata dana desa untuk daerah tertinggal akan ditingkatkan menjadi Rp1,2 miliar pada 2018.

Di samping itu, anggaran daerah ini juga akan banyak dialokasikan untuk dana pendidikan dan juga kesehatan. Di antaranya untuk pengadaan sanitasi dan saluran air bersih, alat kesehatan, dan renovasi ruang kelas.

Selain itu, ia juga fokus terhadap masalah kekurangan gizi yang masih banyak melanda beberapa desa di wilayah tertinggal Indonesia. Ia mengajak anggota DPD di berbagai daerah untuk kritis dan tanggap akan hal tersebut.

“Kalau manusianya tidak memiliki kapasitas berpikir yang bagus, mau ditambah investasi infrastuktur yang bagus dan lain-lain tidak akan membuat kemampuan desa tersebut menjadi produktif dan kompetitif,” pungkasnya.

Sumber : cnnindonesia.com